Ketua DPC Hanura Tegal Diperiksa KPK

Damar Iradat | 02 November 2017 12:12
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tegal Abas Toya Bawazir. Dia dimintai keterangan terkait kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha Soeparno (SMS).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersanga SMS," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 2 November 2017.

KPK memang tengah mendalami indikasi suap yang diterima Masitha dan orang dekatnya, Amir Mirza Hutagalung, akan digunakan sebagai modal keduanya maju dalam pilkada 2018. Masitha dan Amir Mirza diketahui berniat maju sebelum terjaring KPK.

Masitha dan Amir bahkan sudah mendaftar sebagai calon dengan dukungan Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, langkah keduanya terhenti setelah tertangkap tangan menerima suap pada Agustus lalu.

Selain memeriksa Abas Toya, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ali Rozi Basalamah, direktur utama PT Berkah Satria Jaya. Ia juga diperiksa sebagai saksi untuk Siti Masitha.

Siti Masitha dan Amir Mirza tersandung kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah. Mereka juga terjerat suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun anggaran 2017.

Keduanya diduga telah mengumpulkan uang haram sejak Januari hingga Agustus 2017. Fulus yang terkumpul mencapai Rp5,1 miliar.

Penerimaan suap kepada keduanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, terkait dugaan suap pengelolaan pelayanan dana kesehatan sejumlah Rp1,6 miliar. 

Sementara itu, uang sebesar Rp3,5 miliar diterima Mashitah diduga berasal dari fee proyek di lingkungan Pemkot Tegal dalam rentang waktu yang sama. Pemberian uang diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan kepala dinas. 

Dalam perkara ini, lembaga pimpinan Agus Rahardjo telah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung sebagai tersangka penerima suap. Sementara itu, Cahyo Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Atas perbuatannya, Masitha dan Amri Mirza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Cahyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OGI )