KPK Imbau Novanto Memenuhi Panggilan Jaksa

Damar Iradat | 02 November 2017 11:21
Ketua DPR Setya Novanto/MI/Susanto
Ketua DPR Setya Novanto/MI/Susanto
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan jaksa dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik. Novanto sudah dua kali mangkir dalam persidangan untuk tedakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Jaksa sudah mengatakan, kami membutuhkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi untuk mengklarifikasi beberapa hal," kata juru bicara KPK Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 1 November 2017.

Pada panggilan pertama, Ketua Umum Partai Golkar itu tak hadir dengan alasan harus menjalani rangkaian tes kesehatan pascaoperasi. Sedangkan pada panggilan kedua Novanto tak hadir lantaran ada tugas kenegaraan.

Menurut Febri, Novanto seharusnya memanfaatkan sidang untuk mmengklarifikasi tuduhan yang ditujukan padanya. "Seharusnya dimanfaatkan untuk klarifikasi beberapa info yang ada dalam proses hukum ini."

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini juga belum mau berandai-andai apakah jaksa bakal meminta penetapan hakim memanggil paksa bekas Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRitu. Ia hanya meminta semua pihak mengikuti proses persidangan Andi Narogong.

Febri juga belum mengetahui rencana jaksa kembali memanggil Novanto. Ia hanya menyampaikan sudah seharusnya semua pihak yang diminta bersaksi di persidangan hadir.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar sempat mempertanyakan absennya Novanto pada persidangan Andi Narogong 20 Oktober silam. Novanto tak jua muncul di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta meski sudah dua kali diminta datang.

Permohonan Novanto yang meminta jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya pun ditolak. Menurut jaksa, keterangan Novanto di persidangan juga diperlukan.

Novanto pernah juga pernah menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia disebut ikut mengatur proyek dengan anggaran sekitar Rp5,9 triliun itu.

Namun, Novanto lolos dari jerat hukum setelah memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Status tersangka yang disematkan KPK gugur. (OJE )