Kesejahteraan Eks Pegawai Alexis Perlu Perhatian

| 02 November 2017 10:52
Pemprov DKI Jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pemprov DKI Jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Bidang Informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi menilai pasca penutupan pusat hiburan malam Hotel Alexis, yang perlu menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta adalah bagaimana mengembalikan kesejahteraan para mantan pegawai setelahnya.

Menurut Masduki, bukan tidak mungkin karyawan yang jumlahnya tak sedikit itu terganggu kesejahteraannya akibat terputusnya mata pencaharian mereka.

"Yang harus diupayakan oleh Gubernur tentu saja dampak dari penutupan. Misalnya karyawan sudah pasti akan menganggur, terganggu kesejahteraanya," kata Masduki, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis 2 November 2017.

Masduki mengatakan setidaknya ada dua aspek yang harus dicapai oleh pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.

Tujuan pokok kepemimpinan yang pertama adalah menyejahterakan rakyat. Bagaimana peran pemerintah mengembalikan lagi mata pencaharian para pegawai eks Alexis pasca penutupan. Jangan sampai hal ini menimbulkan masalah baru.

Kedua adalah soal keadilan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya tempat serupa Alexis di seluruh wilayah DKI Jakarta yang masih beroperasi. Menurut Masduki, jangan sampai hanya karena janji politik Gubernur, hanya Alexis saja yang ditindak oleh pemerintah.

"Kalau hanya Alexis yang menjadi korban kemudian yang lain melakukan hal sama tetapi dibiarkan Saya kita rakyat akan bertanya, jangan-jangan ini hanya gebrakan di awal kepemimpinan saja kemudian tidak berlanjut," kata Masduki.

Masduki menyebut walaupun hanya satu tempat hiburan malam yang ditutup, banyak orang yang akan menjadi pengangguran. Hal ini tentu akan menimbulkan persoalan ketenagakerjaan baru. Kesejahteraan perlu menjadi tujuan yang harus dicapai oleh Gubernur Anies.

"Dalam konteks ini banyak orang berharap bagaimana prinsip kesejahteraan itu. Penutupan tempat pekerja hiburan harus ada alokasi lain agar pengangguran tidak terjadi," jelasnya.

(MEL )