Kilang Cilacap, Saudi Aramco Minta Syarat Inbreng Aset

Annisa ayu artanti | 02 November 2017 09:43
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)
Metrotvnews.com, Jakarta: Saudi Aramco meminta persyaratan dalam pembentukan perusahaan patungan (Joint Venture/JV) pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) kepada PT Pertamina (Persero).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan, pertemuan dengan Arab Saudi pekan lalu salah satunya membahas mengenai progres kemajuan pembangunan kilang Cilacap.

Saat ini yang menjadi kendala dalam pembangunan kilang cilacap adalah inbreng aset dalam pembentukan JV. Saudi Aramco mensyaratkan untuk dilakukannya inbreng aset sebelum pembentukan JV. Sementara untuk inbreng aset harus melalui beberapa persetujuan, di antaranya komisaris Pertamina.

"(Kilang) Cilacap kan masalahnya ada di inbreng aset. Inbreng aset ini perlu persetujuan komisaris dan juga perlu persetujuan-persetujuan lain yang dibutuhkan agar aset tersebut bisa inbrengkan dalam JV nya. ini persyaratan yang diminta oleh Saudi Aramco sebelum mulai JV," jelas Arcandra semalam di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, seperti diberitakan Kamis 2 November 2017.

Arcandra menuturkan, pembentukan JV dalam pembangunan kilang Cilacap ini dilakukan karena mengetahui kondisi keuangan Pertamina yang tidak terlalu baik. Sehingga partisipasi Pertamina dalam kilang Cilacap nanti akan sesuai dengan porsi pembagian saham.

"JV memang tidak sepenuhnya Pertamina. Untuk itu tujuannya. Sesuai dengan share-nya. Kan tidak mampu Pertamina," kata dia.

Ia pun menambahkan, pembentukan JV ini normal dilakukan untuk bisnis migas. Sebab, risiko dalam berbisnis sektor migas sangat besar. Sehingga diperlukan partner untuk membagi atas risiko-risiko tersebut.

"Harus berbagi risiko. Share itu sesuatu, mana ada project di dunia ini pasti dia sharing dengan yang lain. Exxon dengan Chevron, Chevron dengan Connoco Philips. Aramco dengan siapa. Ini salah satunya untuk sharing risiko," imbuh dia.

Di lain sisi, terkait waktu pembentukan JV, Arcandra mengatakan, pemerintah akan mengupayakan agar JV antara Pertamina dan Saudi Aramco cepat terbentuk agar peta jalan (road map) pembangunan kilang di Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.

"Yang pastinya khusus Cilacap saya tidak bisa pastikan. Tapi kalau yang jelas, mengganggu atau tidak, ini akan memakan waktu sedikit," pungkas dia.

Adapun dalam pembentukan JV, Pertamina sudah menyiapkan pendanaan yakni sekitar USD5,5 miliar. Proyek Kilang Cilacap direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 370 ribu barel per hari (bph). Awalnya, kilang ini ditargetkan bisa produksi lebih cepat pada 2021, namun mundur menjadi 2023.

  (AHL )