Berdiri Bersama Nelayan soal Penggunaan Cantrang

Husen Miftahudin | 02 November 2017 09:40
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Maritim Emmy Hafid/MTVN/Husen Miftahudin
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Maritim Emmy Hafid/MTVN/Husen Miftahudin
Metrotvnews.com, Tegal: Pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi nelayan. Berdasarkan kajian Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), total potensi kerugiannya mencapai Rp3,4 triliun per tahun.

Sekjen MPN Nimmi Zulbainarni membeberkan, dampak kerugian ekonomi dari pelarangan cantrang di lima titik pesisir Pulau Jawa mencapai Rp1,9 triliun. Sedangkan 66.641 pekerja mulai nelayan, pabrik pengolahan ikan, hingga pengrajin tali selambar bakal kehilangan pekerjaan menjadi dampak sosial. Dampak sosial bila digambarkan dengan nominal bisa mencapai Rp1,5 triliun.

"Ini baru pelarangan cantrang saja, belum alat-alat tangkap ikan lainnya seperti pelarangan transhipment, pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang juga dilarang," kata Nimmi saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Pantai Jongor, Kota Tegal, Rabu 1 November 2017.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Maritim Emmy Hafid menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak matang merancang kebijakan pelarangan cantrang. Beleid pelarangan cantrang dan 16 alat tangkap ikan lainnya menyengsarakan nelayan dan pekerja industri sekitarnya.

"Kalau ada pelarangan, dampaknya harus dikaji dulu sebelum dikeluarkan larangan itu. Kemudian dari (kajian) dampak itu, dibuat mitigasinya," tegas Emmy.

Baca: Pemerintah Bersikeras Cantrang Harus Diganti

Garis besarnya, KKP membuat peta jalan (roadmap) dari kebijakan pelarangan cantrang. Roadmap itu berisi mitigasi, alternatif, infrastruktur penunjang yang memadai serta industri yang siap menyerap hasil tangkapan.

"Dari yang saya lihat, sebetulnya dikendalikan saja, itu sudah bisa. Nelayan sendiri bilang siap untuk diatur dan dikendalikan, mereka mau berubah. Bahkan mereka mau dan sudah pindah ke Laut Arafura, tetapi di sana itu belum ada infrastruktur yang cukup, pasar yang cukup untuk menyerap hasil tangkapan ikannya," tuturnya.

Emmy sepakat dengan nelayan di Kota Tegal melakukan uji petik dengan scientific authority dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Uji petik itu untuk membuktikan apakah penggunaan alat tangkap cantrang merusak lingkungan atau justru sebaliknya.

"Dampak lingkungannya harus divalidasi. Kami berniat untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan scientific authority, kita lihat dari IPB dan dari ahli mana pun untuk membuktikan penggunaan cantrang, apakah merusak atau tidak," pungkas Emmy.

Baca: Cantrang Diperbolehkan di Jateng hingga Akhir 2017

Larangan penggunaan cantrang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di beleid itu, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya hanya boleh digunakan hingga akhir 2016.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti kemudian mengeluarkan Permen Nomor 71 Tahun 2016 untuk menyempurnakan Permen KP 2/2015. Menindaklanjuti beleid tersebut, Susi mengeluarkan Surat Edaran 72/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di situ, penggunaan alat cantrang dilarang mulai Juli 2017.

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Penggunaan cantrang kemudian diperbolehkan hingga 31 Desember 2017. Penggunaan cantrang hanya diizinkan di wilayah operasi tangkap ikan. (OJE )