Momentum Tarik Investasi

| 02 November 2017 09:05
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Metrotvnews.com, Jakarta: Laporan tahunan Bank Dunia soal kemudahan investasi 2018 yang bertajuk Reforming to Create Jobs memacu pemerintah terus memperbaiki iklim usaha untuk meningkatkan investasi, terutama dari sektor swasta.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rilis resmi yang diterima media di Jakarta, kemarin. Menurut Sri, investasi yang ditanamkan sektor swasta amat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Dunia mengakui perbaikan yang dilakukan Indonesia. Kepercayaan Bank Dunia menjadi modal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Sri.

Survei Bank Dunia teranyar menunjukkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) di Indonesia beranjak dari posisi 91 menjadi 72 atau naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Posisi Indonesia itu lebih tinggi dari Tiongkok (78), Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brasil (125).

Menkeu menegaskan Presiden Joko Widodo juga telah mencanangkan peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi kemudahan berusaha.

"Baik itu di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan fiskal yang produktif dan mereformasi perpajakan agar lebih ramah terhadap pengusaha untuk menstimulasi aktivitas perekonomian," ujar Sri Mulyani.

Baca: Presiden Targetkan Peringkat 40 dalam Kemudahan Berusaha

Jokowi di sela peninjauan tambak udang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, kemarin, mengakui peringkat kemudahan berusaha di Indonesia sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya.

"Tetapi targetnya peringkat 40. Dengan (negara) gede-gede kita bisa lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mereformasi total urusan perizinan, kelistrikan, dan kebijakan properti sehingga pengusaha kecil maupun besar memperoleh kemudahan. Kalau mereka ingin membuka usaha atau memperluas usaha, harus dipermudah karena dari situlah nanti ada rekrutmen tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja baru," ungkap Jokowi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemda agar semakin memahami reformasi ekonomi terkini untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

Tiga Indikator

Private Sector Development Specialist Bank Dunia, Joanna Nasr, mengatakan ada tiga indikator yang masih perlu dibenahi karena terkait dengan efisiensi, yaitu penegakan kontrak, pendaftaran properti, dan penguatan hak pemegang saham minoritas.

"Yang harus dilakukan ialah membandingkan performa Indonesia dengan negara regional terkait dengan praktik yang harus dipahami dan bisa dilaksanakan pembuat kebijakan di Indonesia," kata Joanna Nasr.

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa menyayangkan kemudahan berusaha itu belum menjalar sepenuhnya ke wilayah timur Indonesia.

"Akses listrik dan perizinan harus diakui semakin mudah. Hanya kami harap pemda tidak menambah peraturan yang menyulitkan dunia usaha. Reformasi birokasi belum optimal mendorong kemudahan berbisnis," tandas Rukman. (Media Indonesia)

  (AHL )