Baleg Terbuka Membahas Revisi UU Ormas

| 02 November 2017 06:35
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (tengah)/MI/Susanto
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (tengah)/MI/Susanto
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Badan Legslatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya segera membahas revisi UU Ormas bersama pemerintah. Tindak lanjut usulan beberapa fraksi itu bakal dibahas setelah masa reses yang berkahir 15 November 2017.

"Di Baleg tidak ada masalah. Kalau semua atau sebagian besar fraksi mengusulkan untuk revisi dan pemerintah setuju, segera Baleg akan revisi Prolegnas. Itu lah nanti yang akan kita harmonisasi kalau menjadi usul inisiatif DPR," kata Supratman seperti dilansir Media Indonesia, Kamis 2 November 2017.

Sejauh ini, baru Partai Demokrat yang menyerahkan naskah akademik UU Ormas ke pimpinan DPR. Sejumlah partai seperti PPP dan PAN menyatakan menyusul langkah serupa setelah masa reses berakhir dan draf revisi akan langsung ditujukan kepada Baleg.

"PAN menyerahkan draf setelah masuk masa sidang karena sekarang sedang reses, waktunya kurang pas. Kami akan serahkan ke DPR, khususnya ke Baleg untuk dimasukkan ke Prolegnas 2018," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.

Pihaknya mendukung langkah sejumlah fraksi di DPR yang menginginkan Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi undang-undang segera direvisi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya berharap revisi dilakukan dalam sejumlah poin, khususnya menyangkut sanksi pidana bagi anggota ormas.

"Kami ikuti saja, sekarang mau direvisi tentu kami dukung. Terutama Pasal 82A," ujar Zul.

Dalam UU Ormas Pasal 82 ayat 1 disebutkan anggota dan atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban, dan melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum dapat dipidana dengan penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun.

Sanksi juga bisa diberikan kepada ormas dengan pelanggaran permusuhan berbau SARA dan penistaan atau penodaan agama.

Sementara itu, Pasal 82 A ayat 2 mengatur mengenai pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.

Tak hanya PAN, PPP akan mengusulkan revisi UU Ormas. Saat ini, pihaknya masih menyelesaikan draf rancangan undang-undang revisi dengan mengundang sejumlah stakeholder terkait.

"Nanti pada masa sidang berikut, pada kesempatan pertama akan diajukan naskah akademiknya. Kalau sekarang kan masih reses, mau diajukan ke mana? PPP memilih lebih baik menjadi usul inisiatif fraksi, PPP tidak mau terkesan memaksa Mendagri," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi. (OJE )