Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Lahan Buloa

Juven Martua Sitompul | 02 November 2017 01:01
Ilustrasi
Ilustrasi
Metrotvnews.com, Jakarta: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menetapkan Soedirjo Aliman alias Jen Tang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyewaan lahan milik negara di kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Jen Tang diduga ikut bersama tiga terdakwa lain yakni Rusdin, Jayanti dan Sabri secara tanpa hak menguasai tanah milik negara.

Menurut Kajati Sulsel Jan S Maringka, Jen Tang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan serta fakta-fakta yang didapat dalam persidangan tiga terdakwa tersebut. Penyidik menemukan fakta uang hasil pembayaran sewa lahan itu diterima oleh Jen Tang melalui rekening pihak ketiga.

"Ada temuan bahwa uang hasil sewa lahan tersebut diterima oleh tersangka JT melalui rekening pihak ketiga. Siapa pihak ketiga tesebut, nantinya akan kita dalami lebih lanjut," kata Jan, Rabu 1 November 2017.

Kejati sebelumnya menetapkan Muh Sabri, Rusdin dan Jayanti sebagai tersangka kasus dugaan penyewaan lahan milik negara di kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kasus ini berawal dari kesepakatan penyewaan lahan negara yang digarap Rusdin dan Jayanti kepada PT PP untuk digunakan sebagai jalan masuk proyek Makassar New Port (MNP).

Tak tanggung-tanggung, Rusdin dan Jayanti meraup keuntungan sebesar Rp500 juta dari penyewaan lahan tersebut. Namun, pada tahun kedua PT PP merasa penyewaan itu tidak benar dan melaporkannya kepada Kejati Sulsel.

Saat ini, ketiga orang yang dijerat dalam kasus tersebut tengah menjalani persidangan. Tak hanya itu, untuk mengusut kasus ini lebih jauh pihak Kejati Sulsel juga sudah menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan Kejati Sulsel kepada KPK. Selain berkoordinasi dengan KPK, pihak Kejati Sulsel juga menerapkan strategi follow the money.

"Kejati Sulsel akan segera melakukan langkah-langkah pengamanan aset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut," pungkasnya.


  (AZF )