Pimpinan MPR Menunggu Penjelasan Anies Soal Dilanjutkannya Reklamasi

Gervin Nathaniel Purba | 01 November 2017 17:01
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (Foto:Dok.MPR RI)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (Foto:Dok.MPR RI)
Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan meneruskan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ia mengaku sudah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hal tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid merasa perlu mendapat klarifikasi langsung dari Anies. Sebab, meneruskan proyek reklamasi bertentangan dengan janji kampanye Anies.

"Saya kira perlu diklarifikasi, dan penting Pak Anies perlu ditanya, apakah betul semacam itu. Permasalahan yang dimaksudkan dengan diteruskan bagaimana," ujar Hidayat, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2017.

Hidayat mengingatkan Anies untuk tidak mengingkari janji kepada rakyat saat kampanye lalu. "Karena itulah mandat yang diterima beliau dari rakyat ketika pilkada kemarin."

Hidayat menjelaskan, saat ini memang sudah ada pulau-pulau yang pengerjaannya hampir selesai. Tugas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru adalah memikirkan penggunaan lahan tersebut, namun bukan berarti melanjutkan proyek reklamasi.

"Sebab, kata kuncinya adalah lanjutkan atau hentikan. Prinsip dasarnya hentikan dulu, dan kemudian pulau yang sudah ada mau diapakan. Nah, inilah yang sedang dibahas oleh beliau-beliau semuanya itu. Jangan ada kesan Pak Anies enggak konsisten. Padahal, prinsip dasarnya, reklamasi oleh beliau akan dihentikan. Ternyata ada pulau sudah dibangun sedemikian jauh, ini mau diapakan," kata Hidayat.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan bahwa bangunan yang telah ada tak mungkin dibongkar. Apalagi, biaya pembongkaran bangunan di tiga pulau tersebut bisa lebih besar daripada biaya pembuatan.

Kalla tak ingin bangunan yang ada di tiga pulau tersebut rusak dan tak terpelihara. Pemerintah Provinsi DKI bisa mengatur agar pengelolaan pulau tersebut menguntungkan banyak pihak.

"Dan saya sudah bicara juga (dengan) Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) bahwa penggunaannya harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," ucap Kalla. (ROS )