Rudi Alfonso Bantah Menginstruksikan Saksi Mencabut BAP

Damar Iradat | 01 November 2017 14:33
Pengacara Rudi Alfonso/MTVN/Damar Iradat
Pengacara Rudi Alfonso/MTVN/Damar Iradat
Metrotvnews.com, Jakarta: Pengacara Rudi Alfonso membantah dirinya menginstruksikan para saksi kasus KTP elektronik mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Saksi diminta mencabut kesaksian pada saat persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

"Enggak ada (instruksi cabut BAP). Fitnah itu," tegas Rudi usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 1 November 2017.

Rudi sempat disebut pengacara Elza Syarief saat bersaksi dalam persidangan perkara pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S. Haryani. Instruksi dari Rudi diperoleh saat Elza mendengar percakapan koleganya, Farhat Abbas, dengan seseorang melalui telepon. Elza mengatakan, lawan bicara Farhat saat itu seorang kader Partai Golkar yang dipanggil dengan nama Zul.

Rudi membantah. Ia justru menuding tuduhan itu sebatas persaingan antarpengacara. "Itu persaingan barangkali, sesama lawyer. Ya, tanya sama yang bersangkutan lah," ucap dia.

Rudi mengaku sempat membahas persoalan ini dengan Markus Nari, tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan kasus KTP-el. Namun, pembahasan dengan Markus sebatas konsultasi hukum.

Rudi menjelaskan, sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, wajar jika dirinya memberi konsultasi hukum kepada kader-kader yang tengah terbelit kasus. Saat itu, kata dia, Markus menghubunginya.

"Dia mendapat surat panggilan untuk menjadi saksi Irman dan Sugiharto. Dia bertanya harus bagaimana. Saya katakan, saudara mesti kooperatif, sampaikan apa adanya. Kalau menerima sesuatu atau uang, itu dikembalikan," beber Rudi.

Markus Nari disangkakan sebagai orang yang memengaruhi Miryam S. Haryani memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan KTP-el. Ia disebut dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak pada pemeriksaan dalam indikasi penyidikan pemberian keterangan tidak benar dengan tersangka MSH.

Dalam perkara ini, Markus disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Markus juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu, Markus diduga menerima uang Rp4 miliar.

Markus juga diduga memiliki peran dalam proses pembahasan anggaran. Proses pembahasan anggaran melibatkan banyak pihak dan menjadi kewenangan DPR. (OJE )