Tiga Tahun Jokowi-JK, Indeks Kepuasan Jemaah Haji 2017 Meningkat jadi 84,85%

Suci Sedya Utami | 01 November 2017 11:46
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua BPS Suhariyanto (kanan). (FOTO: MTVN/Suci Sedya)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua BPS Suhariyanto (kanan). (FOTO: MTVN/Suci Sedya)
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklaim selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) mengalami peningkatan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat, dari survei yang dilakukan, IKJHI 2017 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini posisi IKJHI yakni mencapai 84,85 persen. Sementara pada 2016 sebesar 83,83 persen; pada 2015 sebesar 82,67 persen.

"Artinya sejak pemerintahan Jokowi-JK mengalami peningkatan," kata Lukman saat rilis IKJHI di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2017.

Adapun tahun sebelumnya, indeks kepuasaan tersebut mengalami fluktuatif. Pada 2014 yakni 81,52 persen; 2013 sebesar 82,69 persen; 2012 sebesar 81,32 persen; 2011 sebesar 83,31 persen; dan 2010 sebesar 81,45 persen.

Selain itu, indeks tersebut dilihat berdasarkan 10 indikator di antaranya pertama pelayanan transportasi bus antarkota yang mengalami peningkatan 3,11 poin. Hal yang dilihat dari pelayanan ini yakni tampilan fisik bus yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji.

Kedua pelayanan transportasi bus yang mengalami peningkatan 2,18 poin. Ketiga pelayanan petugas haji yang naik dua poin. Keempat pelayanan ibadah naik 1,28 poin. Kelima pelayanan hotel di Mekah dan Madinah mengalami peningkatan 1,52 poin. Keenam pelayanan katering di Bandara, Mekkah dan Madinah naik 2,16 poin.

Ketujuh pelayanan lain-lain naik 1,50 poin. Delapan pelayanan katering di Arafah Musdalifah dan Mina (Armina) mengalami penurunan 0,19 poin. Sembilan pelayanan tenda (Armina) menurun 1,75 poin. Sepuluh pelayanan transportasi Bus Armina menurun 1,76 poin.

Lukman mengatakan tiga indikator yang mengalami penurunan terutama di Mina karena pemerintah Indonesian tidak punya kewenangan untuk menentukan standar pelayanan sendiri. Semua diatur oleh otoritas Arab Saudi seperti tenda, toilet, dapur umum. Jika di Mekkah dan Madinah pemerintah bisa menentukan bus, tempat tinggal (hotel), makanan, tidak demikian di Mina.

"Kami sudah siapkan mengapa item tersebut alami penurunan. Menyelenggarakan haji ibarat punya gawe besar di rumah orang. Melayani 221 ribu di negara orang budaya tradisi iklim cuaca bahasa termasuk regulasi berbeda. Di Mina tidak memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti bus, sepenuhnya ditentukan oleh organda setempat. Toilet kita enggak bisa, karena sudah ada toilet permanen, kalau boleh kita bangun sendiri, lalu dapur umum. Ini berlaku untuk semua negara," tutur Lukman.

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menambahkan adapun IKJHI 2017 dinyataman memuaskan sebab masih tercatat 84,85. Adapun standar sangat memuaskan yakni berada pada titik 85,00.

"Oleh karenanya kalau Pak Menteri Agama bisa meningkatkan kualitas pelayanan maka diharapkan bisa meningkat ke predikat sangat memuaskan," jelas Suhariyanto. (AHL )