Dongkrak Pajak tanpa Timbulkan Keresahan

| 01 November 2017 09:59
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah terus berupaya memenuhi target penerimaan pajak hingga akhir tahun tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi penerimaan pajak 2017 yang belum memenuhi target.

"Tinggal dua bulan, semua KPP (kantor pelayanan pajak) menyampaikan akan tetap berusaha keras tanpa menimbulkan keresahan," kata Sri, di Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017.

Sri mengatakan upaya pencapaian target penerimaan pajak itu akan dilakukan melalui dukungan penyediaan data yang memadai agar wajib pajak tidak keberatan dalam memenuhi kewajiban mereka membayar pajak. "Itu hanya bisa dilakukan kalau data-datanya bagus dengan approach yang profesional sehingga WP memahami kalau ada data dan bukti yang bagus, mereka akan paham kewajiban membayar pajak."

Menanggapi realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan Oktober 2017, Sri mengatakan terdapat tren peningkatan positif meski secara umum pengaruh program amnesti pajak masih terasa. "Penerimaan pajak tanpa amnesti pajak sebetulnya pertumbuhannya baik. Ekonomi menunjukkan tren yang positif dan ekspor mulai pick up. Itu mulai ditunjukkan di beberapa KPP yang mendapatkan peningkatan penerimaan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan Oktober 2017 mencapai Rp876,58 triliun atau sekitar 68,29 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.283,6 triliun. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir September 2017 sebesar Rp770,7 triliun atau mencapai 60 persen dari target penerimaan pajak.

Guna meningkatkan pelayanan perpajakan dalam hal kemudahan pendaftaran WP badan, pihak DJP meluncurkan program pendaftaran secara elektronik melalui notaris.

"Dengan kerja sama dengan DJP, khususnya untuk akses nomor pokok wajib pajak (NPWP), saya mohon teman-teman notaris tidak terlalu lama untuk memotong, membayar, dan menyetorkan pajak," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam penandatanganan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia di Kantor DJP, kemarin. (Media Indonesia)

  (AHL )