Berkeadilan di BBM Bersubsidi

Angga Bratadharma | 27 Oktober 2017 13:02
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki visi dan misi besar terkait penerapan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain meningkatkan daya saing masyarakat, kebijakan BBM bersubsidi yang tepat sasaran diharapkan pula mewujudkan pemerataan dan keadilan di masyarakat tanpa terkecuali.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan menegaskan terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan memaksimalkan kualitasnya agar memberi efek terhadap pemerataan kesejahteraan. Adapun masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan atau pra sejahtera pun tidak luput untuk bisa ditingkatkan kelas ekonominya.

Dalam Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu terungkap indeks pembangunan manusia terus menguat. Di 2014 tercatat 73,8, lalu naik menjadi 74,8 di 2016, dan kembali naik menjadi 75,3 di 2016. Selain itu, Pemerintahan Jokowi-JK terus menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Baca: Pertamina Optimistis Konsumsi Premium Tahun Ini Turun

Jika di 2015 angka kematian ibu mencapai 4,999 dan di 2016 mencapai 4,912 maka di semester I-2017 turun cukup tajam yakni menjadi 1.712. Sedangkan angka kematian bayi di 2015 mencapai 33.278, lalu mengalami penurunan menjadi 32.007 di 2016, dan di semester I-2017 turun tajam yakni menjadi 10.294.



Terkait dengan energi, pemerintah menggenjotnya melalui pemberian subsidi energi dan salah satunya BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp156,2 triliun. Adapun angka itu lebih rendah Rp16,2 triliun dari RAPBN 2018.

Baca: BEI Yogyakarta Ajak Generasi Milenial Melek Investasi

Penurunan terjadi lantaran adanya pengurangan subsidi listrik sebesar Rp8,8 triliun untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Sementara itu, ada pengalihan subsidi pangan sebesar Rp7,3 triliun ke bantuan pangan di anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca: Bank Permata Bukukan Laba Bersih Rp708 Miliar

Dari subsidi sebesar Rp156,2 triliun, pemerintah membaginya menjadi subsidi energi sebesar Rp94,5 triliun dan sebesar Rp61,7 triliun untuk subsidi nonenergi. Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp46,9 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp47,7 triliun.



Nantinya dana itu akan difokuskan untuk perbaikan penyaluran dan subsidi tertutup tabung elpiji tiga kilogram. Sementara subsidi listrik akan difokuskan untuk pelanggan golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk kategori tidak mampu. Untuk subsidi non energi, dananya akan disalurkan untuk subsidi bunga kredit program sebesar Rp18 triliun.

Baca: Revisi Perpres 191 Ditargetkan Selesai Semester II-2017

Dana itu untuk akses permodalan UMKM dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, ada subsidi pupuk sebesar Rp28,5 triliun. Subsidi nonenergi lainnya adalah Public Service Obligation (PSO) Rp4,4 triliun.

Maksimal Dukung Pelaksanaan BBM Bersubsidi

Di titik ini, PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diminta memaksimalkan dukungannya terhadap pelaksanaan BBM bersubsidi. Selain memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi, penerapan stragegi jitu juga diperlukan agar masyarakat yang bukan sasaran BBM bersubsidi bisa beralih dan tidak menggunakan premium.



Truk tanki BBM antre di Terminal BBM (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Adapun sasaran dari BBM bersubsidi adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan mereka menggunakan BBM bersubsidi termasuk elpiji tiga kilogram maka diharapkan ada rasa keadilan dan pemerataan dengan harapan bisa mendukung kenaikan tingkat kesejahteraan. Di sini, mereka yang bukan sasaran BBM bersubsidi tentu harus menyadari secara penuh bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi mereka yang berada di kelas bawah.



Sedikit menoleh ke belakang, salah satu strategi Pertamina agar ada peralihan masyarakat yang bukan sasaran BBM bersubsidi ke BBM jenis dengan RON lebih tinggi adalah meluncurkan pertalite dan dexlite. Awalnya, peluncuran itu menimbulkan pro dan kontra lantaran masyarakat masih enggan beralih ke pertamax atau BBM jenis lain dan masih memilih premium.

Baca: 2018, Pertamina Target Ketahanan Stok Premium & Solar 30 Hari

Meski menuai protes dan di awal peluncuran teramat berat, namun Pertamina hingga saat ini terlihat konsisten untuk menghadirkan BBM jenis pertalite di seluruh wilayah di Tanah Air. Adapun pertalite yang dihadirkan dengan memiliki RON lebih tinggi yang artinya proses pembakaran lebih baik dibandingkan premium. Pun sekarang ini sudah mulai terasa ada peralihan.


Ilustrasi (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I mencatat konsumen makin peduli dengan BBM yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Area Manager Communication & Relations Pertamina MOR I Wilayah Sumatera Bagian Utara Rudi Ariffianto menyebut penggunaan produk-produk BBM berkualitas seperti pertalite, pertamax dan dexlite terus meningkat.

"Kesadaran masyarakat akan manfaat bagi mesin kendaraan dan lingkungan membuat pola konsumsi produk bahan bakar berkualitas makin meningkat," kata Rudi.



Rudi mencontohkan, di Sumatera Barat, untuk bahan bakar jenis pertalite, Pertamina mencatat penyaluran sebanyak 32 ribu kiloliter pada September 2017 atau meningkat 35 persen dibandingkan dengan awal 2017 sebesar 23 ribu kiloliter. Jumlah itu lebih besar ketimbang produk premium pada September 2017 yaitu 25 ribu kiloliter.

Baca: Harga Premium-Solar Tidak Berubah sampai Desember

"Sedangkan untuk produk pertamax di Sumbar, Pertamina mencatat kenaikan sebesar 62 persen dari 3.900 kiloliter pada Januari 2017 menjadi 6.300 kiloliter pada September 2017," tuturnya.

Pertalite Mulai Diminati

Di Boyolali, misalnya, Pertamina menyebut hampir satu tahun lebih keberadaan pertalite dan sekarang ini keberadaanya mulai menggerus konsumsi premium. Operation Head TBBM Boyolali Soeprijantoro mengatakan, pada saat awal pertalite diluncurkan di Boyolali tingkat konsumsinya sekitar 400 kiloliter (kl) per hari. Namun saat ini sudah mencapai 1.575 kl per hari.

Dulu, konsumasi premium tercatat sekitar 2.000-2.500 kl per hari dan saat ini hanya 900 kl per hari. Perpindahan konsumsi ini karena banyak masyarakat yang sudah beralih menggunakan BBM dengan kualitas lebih baik. Meski ada pergeseran konsumsi tersebut, Pertamina membantah pergeseran dikarenakan kesengajaan pengurangan suplai premium di TBBM Boyolali.

Baca: Keberadaan Pertalite Menggerus Konsumsi Premium di Boyolali

TBBM Boyolali tetap menyalurkan berbagai jenis BBM seperti pertamax, premium, pertalite, dan solar di Boyolali, Surakarta, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Salatiga, Semarang Selatan, Purwodadi, dan Jawa Timur (Pacitan, Ngawi, Magetan) sesuai dengan permintaan dari TBBM Lomanis melalui jalur pipa sepanjang 246 km.

TBBM Boyolali menyalurkan BBM ke 223 APBU, 87 industri seperti tekstil dan garmen, PT KAI, PT PLN dan 14 kabupaten. Berdasarkan informasi, pada Mei 2017 TBBM Boyolali menyalurkan premium 900 kl per hari, solar 1.170 kl per hari, pertamax 610 kl per hari, dan pertalite 1.575 kl per hari.



Tidak ditampik, keberadaan pertalite memang mulai dilirik masyarakat. Selain di Boyolali, Pertamina juga mencatat ada kenaikan konsumsi BBM jenis pertalite mencapai 905 kiloliter (kl) atau melonjak 43 persen saat masa libur panjang Lebaran 2017 dibandingkan konsumsi harian normal di Denpasar, Bali.

"Pertalite mengalami kenaikan yang paling signifikan yakni 43 persen dari rata-rata 630 kl menjadi 905 kl per hari," kata Area Manager Communication and Relations Pertamina Marketing Operation Region V Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Heppy Wulansari. Selain itu, pertalite juga dipersiapkan merambah wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca: BPH Migas Bakal Telusuri Penurunan Premium saat Musim Mudik

Inovasi produk pertalite tidak dipungkiri mampu mendongkrak komposisi penggunaan BBM nonsubsidi. Sejak diluncurkan September 2015, BBM jenis pertalite terus bertumbuh signifikan. Di Kalimantan Timur, misalnya, konsumsi pertalite mencapai 15.404 kiloliter (kl) per bulan atau naik 48 persen dari rata-rata konsumsi pada 2016.


Ilustrasi (MI/ARYA MANGGALA)

Bukan hanya peningkatan konsumsi pertalite, peningkatan terdapat pada produk BBM jenis pertamax yang berada pada level 4.387 kl per bulan atau naik 17 persen dari rata-rata konsumsi tahun lalu. Inovasi produk BBM lainnya, dexlite, juga disambut masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan antusias. Saat ini konsumsi dexlite mencapai 1.118 kl per bulan.

Dari kesemuanya, tidak dipungkiri sejumlah strategi Pertamina mendorong BBM bersubsidi berkeadilan mulai membuahkan hasil. Apalagi, Pertamina menargetkan porsi BBM jenis premium diseluruh pangsa pasar varian BBM yang dijual Pertamina tahun ini akan mengalami penurunan hingga 37,5 persen.



Hal ini diprediksi akan terjadi lantaran banyak konsumen akan beralih atau bermigrasi menggunakan produk BBM yang lebih bagus. Pertamina meyakini migrasi premium kevarian BBM lain akan terus terjadi sepanjang 2017 terutama di luar Jawa. Sebab, saat ini infrastruktur di luar pulau sudah mulai terbangun.

Baca: Penjelasan Pertamina soal Hilangnya Premium di Pasaran

Adapun peralihan masyarakat menggunakan BBM dengan RON lebih tinggi atau mulai meninggalkan premium sangat penting. Sebab, peluang masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki ruang lebih besar untuk mengakses BBM bersubsidi. Tentu dengan itu BBM bersubsidi dengan visi dan misi berkeadilan dan pemerataan diharapkan bisa terwujud.

BBM Berubsidi Munculkan Keadilan

Tentu BBM bersubsidi yang diharapkan memunculkan keadilan bisa terlaksana maksimal dan masyarakat yang bukan sasaran BBM bersubsidi segera sadar diri serta tidak lagi menggunakan premium. Apabila BBM bersubsidi tepat sasaran, diharapkan bisa membantu masyarakat kelas bawah untuk naik kelas dan program pemerataan yang diusung pemerintah bisa berjalan.


Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan keinginannya agar semua pemangku kepentingan menyiapkan dari sekarang sumber-sumber energi yang bisa digunakan di masa depan sehingga rakyat tidak hanya tergantung pada penggunaan BBM.

"Sebetulnya banyak sumber energi di negara kita, ini harus kita persiapkan mulai dari sekarang," kata Presiden Jokowi.




Presiden menyebutkan, BBM yang tersedia saat ini 50 persennya diproduksi di dalam negeri dan sekitar 50 persen lainnya masih bergantung kepada impor. "Saya kira ke depan sangat rigid sekali kalau kondisi ini masih kita pakai, tanpa kita melakukan riset, terobosan dalam membangun ketahanan energi kita," tuturnya.

Jokowi menyebutkan, pada 2017, pemerintah ingin lebih fokus lagi bekerja dalam mempercepat pemerataan termasuk didalamnya sektor energi sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. "Kita tidak boleh membiarkan rakyat di Papua, di daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil mengalami ketidakadilan karena harga BBM," ujarnya.

Baca: Pertamina Memetakan Hasil Produksi Kilang untuk Suplai Premium

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui RAPBN 2018 menjadi APBN 2018 di sidang paripurna. Adapun sejumlah indikator yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp13.400 per USD, SPN 3 bulan 5,2 persen, ICP USD48 per barel, lifting minyak 800 ribu bph dan lifting gas bumi 1.200 bph.

Sementara target pembangunan yakni di antaranya tingkat pengangguran 5-5,3 persen, tingkat kemiskinan 9,5 persen hingga 10 persen, gini ratio 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,5. Lalu, pendapatan negara di APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun. Sedangkan belanja negara Rp2.220,6 triliun. Sementara defisit yakni 2,19 persen dari PDB atau Rp325,9 triliun.

  (ABD )