Perpres Pencegahan Korupsi

| 26 Oktober 2017 07:46
Editorial Media Indonesia
Editorial Media Indonesia
KETIKA suatu kejahatan terus berulang, alasan kebejatan moral memang tidak terelakkan. Namun, dalam sistem ketatanegaraan, bergantung pada penindakan kebejatan moral saja tidak cukup. Inilah gambaran korupsi yang terus terjadi di kalangan pejabat daerah. Penindakan demi penindakan, begitu juga sekian banyak operasi tangkap tangan (OTT), seperti sama sekali tidak membuat jera.

Hingga Oktober 2017 ini saja KPK telah mengamankan dan menahan delapan kepala daerah. Yang teranyar ialah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang terjaring OTT KPK kemarin siang. Kasus Taufiqurrahman sekaligus membuka mata kita ihwal apa yang ada di benak para pejabat nakal.

Ungkapan keledai yang jatuh di lubang sama atau tupai yang akhirnya jatuh seperti tidak berlaku lagi. Taufiqurrahman sendiri sudah pernah menunjukkan keluwesan 'menari' di hadapan hukum. Itu terjadi dalam kasusnya pada 2016. Saat itu ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat kasus di lima proyek yang terjadi pada 2009.

Namun, Taufiqurrahman bisa lepas dari jeratan tersangka KPK setelah menang di praperadilan. Bukan tidak mungkin pada kasus kali ini nantinya ia juga akan memainkan 'tarian' yang sama. Jika sudah begitu, tentu hanya rakyat yang nestapa karena lagi-lagi 'sang tupai' bisa melompat.

Dalam kondisi seperti ini kita sepakat bahwa pencegahan korupsi butuh sebuah reformasi besar. Jika memang yang kita miliki ialah tupai-tupai nakal, sedapat mungkin mereka tidak boleh melompat. Logika itulah yang terlihat pula pada Presiden Joko Widodo lewat peraturan presiden (perpres) pencegahan korupsi.

Perpres yang sudah diwacanakan sejak Maret itu kembali disampaikan Presiden, Selasa (24/10), di Jakarta. Dalam pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia itu Presiden menjelaskan bahwa perpres tersebut akan membangun sebuah sistem kerja yang transparan.

Fokus perpres baru itu ialah bidang pengadaan, perizinan dan tata niaga, serta penerimaan negara. Tiga hal itu diambil dengan pula mempertimbangkan dampaknya terhadap indeks persepsi korupsi yang saat ini lamban naik. Wujud dari perbaikan itu ialah adanya sistem e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.

Sistem itu lengkap dengan data informasi yang diintegrasikan sehingga dari masyarakat hingga presiden bisa mengawasi proses perizinan. Keberadaan perpres baru ini akan menggantikan Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Perpres yang lama itu dinilai terlalu luas sehingga indeks persepsi korupsi lamban naik. Berbeda dari perpres lama yang memiliki banyak target, perpres yang baru akan lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi. Dengan begitu, diharapkan perilaku koruptif dapat dicegah sejak awal.

Sistem ini ibarat menempatkan para pejabat dalam ruang kaca. Kesempatan untuk patgulipat antara pejabat dan pengusaha telah sangat diminimalkan. Bukan itu saja, sistem ini juga semestinya efektif menciptakan ekonomi berbiaya rendah yang memang menjadi kunci dalam percepatan pembangunan.

Lebih jauh lagi, sistem ini pula yang nantinya kita harapkan dapat menghalau para tupai nakal. Ketika iklim birokrasi telah demikian transparan dan bersih, semestinya mereka yang bermental buruk dapat menjauh dengan sendirinya. Di sisi lain, semestinya masyarakat juga ikut bersama mengawasi berjalannya sistem ini. Hanya dengan cara itu pencegahan korupsi dapat berjalan maksimal. ( )