KPK Tegaskan Reklamasi tak Boleh Rugikan Negara

Juven Martua Sitompul | 25 September 2017 15:21
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Foto: MTVN/Juven
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Foto: MTVN/Juven
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari surat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terkait kelanjutan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang reklamasi teluk Jakarta. Hingga kini, dua Raperda itu masih tertahan di DPRD DKI Jakarta.
 
"Masih kita pelajari. Artinya negara tidak boleh rugi lah," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Senin 25 September 2017.

Baca: Harga Tanah di Pulau C dan D Rp3,1 Juta per Meter 

Namun, Djarot bungkam saat disinggung apakah kelanjutan dua Raperda itu dibahas dalam pertemuannya dengan pimpinan KPK. Politikus PDI Perjuangan itu hanya menjelaskan kedatangannya ke KPK dalam rangka menandatangani kerja sama penerimaan pajak dan retribusi.
 
"Jangan nanya yang lain, bapak Gubernur mau pulang," timpal Saut.
 
Pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dan Raperda Soal Rencana Zonasi Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) hingga kini masih tertahan di DPRD DKI.
 
Meski dua aturan bakal payung hukum untuk membangun 17 pulau reklamasi itu masih tertahan, sudah ada tiga pulau yang terbentuk, pulau C, D dan G.
 
Pulau C dan D diketahui milik PT Kapuk Naga Indah anak usaha dari Agung Sedayu Grup. Sementara pulau G milik PT Muara Wisesa Samudra anak usaha dari PT Agung Podomoro Land.

Baca: Djarot Ngotot Pasal Kontribusi Tambahan 15 Persen Masuk Raperda 

Pemerintah pusat telah mencabut sanksi administratif atas pembangunan Pulau C dan D yang dilakukan PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan pencabutan sanksi untuk PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang pulau G masih dibahas pemerintah.
 
KPK sebelumnya membongkar praktik suap terkait mega proyek 17 pulau buatan di pesisir utara ibu kota tersebut. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah menjerat mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja serta anak buahnya Trinanda Prihantoro.
 
Ariesman selaku pengembang dijerat karena menyuap Sanusi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI sebesar Rp2 miliar. Uang diberikan untuk memuluskan pembahasan Raperda tentang RTRKS Pantura Jakarta, khususnya terkait pasal kontribusi tambahan untuk pengembang.

(FZN )