Alasan Pemenang Pilkada Jayapura Digugat ke MK

Lis Pratiwi | 25 September 2017 14:51
Pemenang Pilkada Jayapura digugat ke Mahkamah Konstitusi. Foto: MTVN/Mohamad Rizal
Pemenang Pilkada Jayapura digugat ke Mahkamah Konstitusi. Foto: MTVN/Mohamad Rizal
Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Jayapura, Papua, menggugat pasangan pemenang pilkada Jayapura, Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro. Pemenang yang merupakan petahana ini dituntut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tuntutan ini diajukan oleh pasangan nomor urut satu, Yanni dan Zadrak Afasedanya; pasangan nomor urut tiga, Godlief Ohee dan Fras Gina; serta pasangan nomor urut lima, Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman.

"Hasil perolehan pemenang tidak sah dan ada kerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jayapura yang tidak netral dan berpihak pada pasangan terkait," ujar kuasa hukum pasangan nomor urut lima, Paskalis Letsoin, dalam pembacaan tuntutan di gedung MK, Jakarta Pusar, Senin 25 September 2017.

Paskalis juga menyebutkan, TPS 01 yang merupakan basis pasangan pemenang di Kampung Naira, Distrik Airu dibuka pada pukul 07.00 hingga 17.00 WIT. Serta ada perubahan lokasi nomor TPS saat Pemilihan Suara Ulang (PSU) sehingga pemilihnya tidak tinggal di sekitar.

"Menurut aturan yang berlaku untuk pelaksanaan PSU tidak boleh diubah lokasi TPS. Namun, KPU Kabupaten Jayapura tetap memindahkan lokasi dengan sengaja," tambah Paskalis.

Sementara itu, Abdul Jabbar, kuasa hukum pasangan nomor urut tiga menyatakan, pelanggaran dalam PSU tanggal 23 Agustus 2017 tersebut, antara lain pergantian Kepala Dinas Perindakop, dan Direktur Rumah Sakit Yowari pada tanggal yang sama. Hal ini dinilai melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut menyatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan menteri.

"Perolehan suaranya diperoleh dengan cara melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara pemenang," jelas Jabbar.

Dalam tuntutannya, MK diminta membatalkan keputusan KPU terkait hasil perolehan PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, serta mendiskualifikasi pasangan pemanang nomor urut dua sebagai calon dalam pemilihan suara ulang berikutnya. (MBM )