Pengawasan Buruk Melahirkan Pejabat 'Busuk'

Juven Martua Sitompul | 14 September 2017 16:31
Ilustrasi: Koruptor bagaikan hiu yang rakus memakan uang rakyat. Foto: MTVN/Mohammad Rizal.
Ilustrasi: Koruptor bagaikan hiu yang rakus memakan uang rakyat. Foto: MTVN/Mohammad Rizal.
Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengaku telah mengkaji mengenai banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi. KPK menemukan bila perilaku 'busuk' penyelenggara negara berakar dari pengawasan dari aparatur sipil negara (APS) yang tidak berjalan dengan baik.

"Hasil kajian aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau lebih dikenal dengan inspektorat hampir dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Laode kepada wartawan, Kamis 14 September 2017.

Ada hal-hal yang membuat tugas dari ASN dalam pengawasan tidak berjalan mulus. Salah satunya, ASN berkewajiban melaporkan semua hasil pengawasan kepada kepala daerahnya, baik bupati atau gubernur.

Aturan ini membuat hasil pengawasan ASN sia-sia atau tak berguna. Terbatasnya gerak ASN akhirnya membuat kepala daerah sewenang-wenang, bahkan menyalahgunakan kewenangan untuk meraup kekayaan dari uang haram.

"ASN juga tidak memiliki kapasitas yang cukup sehingga korupsi di daerah sangat banyak," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang prihatin banyak kepala daerah yang terlibat korupsi. Apalagi, dari semua kasus yang diungkap Lembaga Antirasuah, praktik korupsi tidak berdiri sendiri atau melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat daerah.

"Terdapat analisis hal ini semakin kompleks kalau para pejabat itu diikat oleh perjanjian gelap di masa pencalonan yang membuat mereka sulit untuk keluar dari jeratan transaksional," kata Saut.

Dengan demikian, lanjut Saut, bisa dipastikan pengawasan di sektor mana saja akan gagal dan melahirkan kepala daerah yang korup. "KPK tidak bisa 24 jam ditengah tengah mereka," timpal dia.

Saut mengatakan, selama memiliki bukti kuat lembaganya tidak akan segan-segan menjebloskan orang-orang serakah itu ke dalam bui. Namun, dia mengeluhkan jumlah personel penyidik KPK yang minim. 

Dia yakin, jika KPK memiliki ribuan penyidik, praktik korupsi di Tanah Air bisa diminimalisasi. "Sistem pun tidak efektif apabila KPK masih sepotong-sepotong. Untuk cepat berdampak jera KPK perlu minimal ribuan penyelidik dan penyidik," pungkas dia.

Pernyataan Saut bukan isapan jempol semata. Lembaga Antikorupsi baru saja menangkap tangan Bupati Batubara O.K. Arya Zulkarnain di Sumatera Utara, pada Rabu 13 September 2017. Dia dicokok bersama enam orang lain dari unsur pejabat daerah dan pihak swasta.

Penangkapan orang nomor satu di Batubara ini menambah deretan panjang kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK. Sepanjang 2016 hingga mendekati akhir 2017, tercatat ada belasan penyelenggara negara masuk dalam pusaran korupsi.

Berikut sederet kasus korupsi kepala daerah di Indonesia yang dirangkum Metrotvnews.com:

1. Wali Kota Tegal Siti Masitha
Kasus gratifikasi ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 Agustus 2017 di Rumah Dinas Wali Kota Tegal di Kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dari operasi ini, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK mengamankan Rp200 juta dari Rp300 juta yang dijanjikan untuk Wali Kota Tegal Siti Masitha.

Namun, dari pengembangan terungkap total uang korupsi dalam kasus ini mencapai Rp5,1 miliar. Uang itu rencananya akan digunakan Siti untuk biaya pemenangannya pada pilkada Kota Tegal tahun 2018.

2. Wali Kota Madiun Bambang Irianto
Wali Kota Madiun Bambang Irianto menyandang sebagai tersangka pada Oktober 2016 silam. KPK menyeret Bambang dalam kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan dan penyewaan proyek multiyears selama 2009 hingga 2016. Dalam kasus ini, Bambang didakwa mengorupsi sebesar Rp59 Miliar.

3. Wali Kota Cimahi Atty Suharti
KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Atty Suharti sebagai tersangka suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru, Cimahi Tahap II pada 2017. Dia menjadi pesakitan bersama suaminya Itoc Tochija pada Desember 2016 lalu.

4. Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian
Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian terjaring OTT KPK pada 4 September 2016 silam. Dia diduga kuat telah menerima suap sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Zulfikar.

Suap itu disinyalir terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. Atas perbuatannya itu, pengadilan mengganjar Yan Anton dengan hukuman enam tahun penjara pada Maret 2017 lalu.

5. Bupati Ngajuk Taufiqurrahman
KPK menetapkan Bupati Ngajuk Taufiqurrahman sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dan perbaikan jalan di seantero Kabupaten Nganjuk pada 2009. Dia diduga sengaja ikut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, serta persewaan dalam lima proyek di Nganjuk.

Tak sampai di situ, dari hasil pengembangan KPK kembali menetapkan Taufiq sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Hal itu diduga terjadi selama dirinya menjabat sebagai bupati Ngajuk periode 2008-2013.

6. Bupati Klaten Sri Hartini
Bupati Klaten Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT KPK pada 30 Desember 2016. Dia diduga menerima suap terkait promosi jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Bersama dengan Sri, Tim Satgas KPK juga ikut mengamankan tujuh orang terlibat dalam praktik suap tersebut. Empat orang di antaranya pegawai negeri sipil, satu orang selaku pegawai honorer, dan dua orang lagi dari pihak swasta.

7. Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun
KPK menetapkan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka pemberi suap pada sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011. Dia diduga telah menyuap bekas Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar.

8. Bupati Subang Ojang Suhandi
Bupati Subang Ojang Sohandi ditangkap tim Satgas KPK pada 11 April 2016. Orang nomor satu di Subang ini diduga telah menyuap dua jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo sebesar Rp200 juta.

Uang suap diberikan agar JPU Kejati Jabar mengamankan namanya dalam perkara korupsi penyalahgunaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014. Dalam pengembangan kasus ini, Ojang juga dijerat sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

9. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
KPK menangkap tangan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pada 21 Juni 2017. Ridwan dan istrinya Lily Martiani Maddari diduga menerima suap terkait proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2017 di Provinsi Bengkulu.

Bersama Ridwan dan istrinya, Tim Satgas KPK juga mengamankan tiga orang pemberi suap. Mereka adalah, Rico Dian Sari alias Rico Chan sebagai perantara suap, Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya, serta stafnya Rico Chan berinisial H sebagai pemberi suap.

10. Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome
KPK menetapkan Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana pendidikan luar sekolah pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2007. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya selama menjabat sebagai kepala Sub Dinas PLS Provinsi NTT.

Pada 31 Juli 2017 lalu, Marthen divonis bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun. (OGI )