Politikus Tertangkap 'Nyabu' Membutikan Indonesia Darurat Narkoba

M Rodhi Aulia | 14 September 2017 16:21
Ketua GRANAT Henry Yosodiningrat/MI/Rommy Pujianto
Ketua GRANAT Henry Yosodiningrat/MI/Rommy Pujianto
Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia benar-benar darurat narkoba. Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Henry Yosodiningrat menganggap penangkapan politikus Golkar Indra Jaya Piliang menunjukkan kedaruratan sesungguhnya.

Penangkapan Indra membuktikan korban penyalahgunaan narkoba tidak memilih orang baik segi usia, latar belakang, pendidikan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

"Kesimpulannya adalah ini betul-betul sebuah ancaman terhadap kelangsungan bangsa. Ini membuktikan apa yang selama ini saya nyatakan dan terakhir oleh Presiden sejak dua tahun, bahwa kita ini dalam kondisi darurat narkoba," kata Henry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Masuknya narkoba ke oknum politikus, terang Henry, bukan tak mungkin merupakan skenario menghancurkan masa depan oknum terkait. Namun, bisa saja hanya kebetulan.

"Narkoba masuk dunia politik, dunia artis, dunia atlet. Karena tujuan sindikat itu memang menghancurkan bangsa dengan menjadikan orang-orang yang berpotensi. Kalau di lingkungan olahragawan, biasanya mereka yang berprestasi, dirusak," ucap dia.

Kondisi darurat seperti itu  harus dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan hampir tak satu pun daerah bahkan desa bebas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Henry membeberkan, korban penyalahgunaan narkoba mencapai 5 juta orang. Sementara angka kematian karena narkotika tercatat 50 orang per hari.

Tak hanya itu, dana masyarakat yang disedot sindikat narkoba mencapai Rp1 triliun setiap hari.

"Dengan asumsi satu orang membelanjakan uang minimal Rp200 ribu. Kalau dikali 5 juta orang itu Rp1 triliun," terang dia.

Henry menyesalkan penyalahgunaan narkoba membuat Indonesia semakin kehilangan generasi penerus. Kondisi itu benar-benar harus diwaspadai dan mendapat penanganan serius.

Ia menegaskan harus ada peraturan perundang-undangan yang memadai. Saat ini, ia bahkan menyebut adanya kekosongan hukum.

"Dalam posisi seperti ini memberikan kewenangan untuk pembuatan Perppu," ucap dia.

GRANAT mendorong pemerintah mengeluarkan Perppu. Pemerintah harus berupaya keras menyelamatkan generasi bangsa karena narkoba masuk kategori kejahatan luar biasa.

Penanganan, terang henry, harus pula melihat kriteria siapa yang harus direhabilitasi dan dipidana. Pengguna yang belum sampai pada tingkat ketergantungan zat dan psikis dianggap bisa dipidana.

"Kenapa? Karena diharapkan ada unsur pendidikan, unsur penjeraan. Tapi bagi pengguna yang sudah sampai tingkat ketergantungan fisik dan psikis, mereka ini tidak akan sembuh, tidak akan bermanfaat, mau dipidana berapa lama pun. Jadi harus direhabilitasi dulu," jelas dia. (OJE )