Sekjen PBB Desak Myanmar Beri Status Kewarganegaraan untuk Rohingya

Sonya Michaella | 14 September 2017 08:35
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (Foto: AFP)
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (Foto: AFP)
Metrotvnews.com, New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinannya atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

Guterres menyerukan agar Pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan atau status hukum bagi Rohingya.

"Saya meminta pihak berwenang Myanmar menangguhkan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum dan mengakui hak orang-orang yang telah meninggalkan negara tersebut," tegas Guterres dalam sebuah konferensi pers, dikutip dari AFP, Kamis 14 September 2017.

Setelah pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB, 15 anggota DK, termasuk Tiongkok, mengungkapkan keprihatinannya untuk krisis Rakhine.

Ini adalah pertama kalinya DK PBB mendesak Myanmar agar memberikan respon terhadap krisis yang dipicu tindakan keras militer dan disusul dari serangan dari Rohingya.

Menurut laporan, Rohingya memiliki populasi 1,1 juta jiwa dan bertahun-tahun mengalami diskriminasi di Myanmar. Mereka ditolak kewarganegaraannya meskipun banyak memiliki nenek moyang yang 'mengakar' di wilayah tersebut.

Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar mengatakan bahwa kekerasan terakhir mungkin telah menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas, kebanyakan dari mereka adalah Rohingya.
 
Myanmar mengatakan jumlah korban tewas sekitar 430, sebagian besar dari mereka "teroris ekstremis" dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
 
Dikatakan bahwa 30.000 etnis Rakhine dan Budha lainnya telah dipindahkan ke dalam wilayah utara Rakhine. Di sana, program bantuan telah dikurangi karena kekerasan meruyak.

  (FJR )