Industri MRO Berpotensi Kehilangan USD2 Miliar

| 13 September 2017 17:29
Illustrasi. MI/Angga Yuniar.
Illustrasi. MI/Angga Yuniar.
Metrotvnews.com, Jakarta: Industri perawatan pesawat (maintenance, repair and overhaul/ MRO) berpotensi kehilangan pendapatan sebesar USD2 miliar dalam lima tahun mendatang apabila kapasitas dan kapabilitas dalam negeri tidak ditingkatkan.

Ketua Umum Asosiasi Layanan Perawatan Pesawat Indonesia (Iamsa) Richard Budihadianto menyebutkan dalam setahunnya biaya yang dikeluarkan semua maskapai di Indonesia untuk perawatan pesawat mencapai USD1 miliar.

"Sementara, nilai yang bisa diserap, tidak lebih dari 35 persen, padahal pertumbuhan pasar akan menjadi double USD2 miliar dalam lima tahun mendatang seiring dengan peningkatan pemesanan pesawat bagi maskapai," katanya dikutip dari Antara, Rabu 13 September 2017. 

Richard mengatakan keterbatasan kapasitas perawatan pesawat merupakan kendala tidak terserapnya pasar domestik, sementara itu pertumbuhan pesawat begitu cepat. Dia menuturkan hal itu disebabkan kurangnnya sumber daya manusia di bidang perawatan pesawat, selain pembangunan fasilitas MRO.

"Membangun MRO butuh waktu lama, tapi paling dua atau tiga tahun, tetapi untuk mempercepat SDM dengan kemampuan mumpuni setidaknya membutuhkan waktu lima tahun," katanya.

Ricahard menyarankan untuk memperbanyak sekolah teknik pesawat serta didukung dengan tempat praktik untuk menerima lulusan tersebut.

"Politeknik yang punya jurusan aviasi ini sangat sedikit, sekitar 24 orang satu kelas, lulusan hanya 200 orang per tahun, padahal butuhnya sampai 1.000 orang per tahun," katanya.

Dia menjelaskan apabila industri MRO ingin benar-benar menyerap potensi USD2 miliar  tersebut, maka diperlukan kerja sama antara perusahaan MRO dengan politeknik.

"GMF waktu itu kerja sama dengan tiga tingkatan di politeknik, industri dilibatkan dari awal agar tenaga kerja terserap," tutur dia.

Dia menjelaskan lulusan politeknik penerbangan harus memiliki sertifikat "approved maintenance training organization" (Amto) yang dikeluarkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kementerian Perhubungan.

"Misalnya kerja sama dengan lima politeknik, mereka buat program Amto dengan GMF atas seizin DKUPPU," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Muzaffar Ismail mengatakan pemerintah sudah membuka untuk Amto bagi swasta sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil (CASR) 174.

"Artinya, pemerintah sudah buka, itu enggak terbatas untuk pemerintah (BUMN), swasta juga bisa masuk," pungkas dia. 
(SAW )