Demonstran Prancis Protes Reformasi Buruh ala Presiden Macron

Arpan Rahman | 13 September 2017 15:58
Protes menentang kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: AFP).
Protes menentang kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: AFP).
Metrotvnews.com, Paris: Puluhan ribu anggota serikat buruh sayap kiri berbaris melintasi kota-kota Prancis, pada Selasa 12 September. 
 
Mereka memprotes reformasi undang-undang perburuhan Presiden Emmanuel Macron. Tumpahlah sebuah pemogokan nasional yang sudah diserukan, kali pertama dalam kepresidenan Macron.
 
Tekanan balik atas janji Macron untuk tidak memberi jaminan kepada "para pemalas", sejumlah pendemo di Paris membawa spanduk bertuliskan: "Pemalas mogok" dan "Raja Macron, pemalas menolak Anda", sementara di Bordeaux demonstran meneriakkan: "Macron Anda kacau, para pemalas turun ke jalanan."
 
Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan 226.000 pemrotes bergerak di seantero negeri, dibandingkan dengan sekitar 400.000 selama demonstrasi Maret 2016. Serikat pekerja mengatakan sekitar 400.000 orang telah berarak ke seluruh Prancis, turun dari estimasi pada 2016 sekitar 1,2 juta.
 
Polisi antihuru-hara bentrok dengan para pemuda bertopeng dalam pertikaian terisolasi di buntut pawai dipimpin serikat CGT yang terkait dengan Partai Komunis di Paris.
 
Serikat buruh telah gagal melakukan upaya sebelumnya buat melemahkan aturan tenaga kerja Prancis. Namun saat ini ada kenyamanan bagi Macron karena dua serikat pekerja lainnya, termasuk CFDT yang terbesar, menolak bergabung dalam demonstrasi.
 
"Kami telah mengeluarkan undang-undang yang memisahkan aturan tenaga kerja selama 20 tahun. Jawaban (untuk pengangguran) tidak tercantum pada penyusunan ulang," kata Maxime Durand, sopir kereta api yang mogok, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Rabu 13 September 2017.
 
Setelah berminggu-minggu negosiasi, pemerintah bulan lalu menetapkan langkah-langkah termasuk pembatasan pembayaran dalam PHK yang dinilai tidak adil dan kebebasan lebih besar bagi perusahaan guna mempekerjakan dan memecat pegawai.
 
Reformasi tersebut tidak membuat referensi langsung soal 35 jam kerja seminggu, sebuah pilar kode kerja, meskipun perusahaan lebih fleksibel untuk menetapkan gaji dan kondisi kerja. Pemerintah berencana mengadopsi langkah-langkah baru tersebut, yang dilaksanakan dengan keputusan pada 22 September.
 
Dalam sebuah perjalanan ke Athena pada Jumat lalu, Macron mengatakan kepada komunitas lokal Prancis: "Saya bertekad sepenuhnya dan saya tidak akan menyerah, tidak untuk orang-orang yang lamban, tidak bagi yang sinis, atau garis keras".
 
Dia mengatakan komentar "pemalas" ditujukan pada mereka yang gagal mendorong reformasi di masa lalu. Walaupun lawan politik dan beberapa serikat pekerja menganggapnya sebagai serangan terhadap pengangguran atau para buruh yang paling banyak menuntut perlindungan ketenagakerjaan.
(FJR )