Roy Jamin Transaksi Nontunai di Gerai Aprindo Aman

Desi Angriani | 13 September 2017 15:01
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)
Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait larangan gesek ganda atau double swipe kartu kredit dan debit di gerai ritel modern.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey menjamin transaksi nontunai di seluruh gerai Aprindo di Indonesia aman dari pencurian data dan informasi kartu. Dari 95 ribu ritel modern di Tanah Air, 35 ribu di antaranya tergabung di bawah Aprindo.

"Kita imbau transaksi dengan kartu kredit dan debit pada gerai atau toko anggota Aprindo aman," kata Roy di Cafe Trattoria, Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Roy menuturkan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau debit di gerai anggota Aprindo dipastikan aman lantaran dilakukan terpusat dan tersimpan dengan baik di server komputer masing-masing perusahaan. Sementara gesek ganda yang dilakukan di mesin kasir, katanya, semata untuk mempercepat proses transaksi bagi konsumen.

"Itu hanya diakses oleh mereka yang punya otoritas. Salah satu yang membuat kostumer senang adalah kecepatan servis atau transaksi," imbuh dia.

Lebih lanjut Roy menambahkan, saat ini metode pembayaran ritel modern dilakukan melalui gesek kartu di EDC untuk pembayaran dan kasir melakukan input nomor kartu kredit/debit di mesin kasir. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi transaksi penjualan. Kemudian gesek kartu di mesin EDC tapi tidak lagi melakukan input apapun di mesin kasir.

"Metode pembayaran ini berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan ritel, namun dipastikan metode pembayaran tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang ada," tutup Roy.

Adapun pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu. Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

  (AHL )