DK PBB Jatuhkan Sanksi Baru untuk Korut

Sonya Michaella | 12 September 2017 10:21
Pemimpin Korut, Kim Jong-un sedang memeriksa rudal balistik. (Foto: AFP)
Pemimpin Korut, Kim Jong-un sedang memeriksa rudal balistik. (Foto: AFP)
Metrotvnews.com, New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat telah mengadopsi sebuah resolusi yang dirancang Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi baru untuk Korea Utara (Korut).

Enam sasaran utama dalam resolusi tersebut adalah menutup impor minyak Korut, melarang adanya ekspor tekstil, mengakhiri seluruh kontrak kerja di luar negeri, menekan upaya penyelundupan, menghentikan kerja sama Korut dengan negara lain dan memberi sanksi kepada perusahaan Korut.

Pelarangan ekspor tekstil, yang merupakan pendapatan kedua terbesar Korut setelah batu bara dan mineral lainnya. Selama ini, hampir 80 persen ekspor tekstil Korut masuk ke Tiongkok.

"Hari ini, kita mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah menerima Korut yang memiliki senjata nuklir dan hari ini DK PBB mengatakan jika rezim Korut tidak menghentikan program nuklirnya, kita akan bertindak untuk menghentikannya," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

"Kami melakukan itu dengan menghambat usaha Korut untuk mendanai dan mendapat pasokan dana untuk program nuklirnya," lanjut dia, dikutip dari CNN, Selasa 12 September 2017.


Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley/AFP

AS adalah negara yang pertama kali mengeluarkan rancangan resolusi yang menyerukan pelarangan penuh ekspor minyak ke Korut serta pembekuan aset Kim Jong-un juga Partai Pekerja Korea.

Namun kemudian, AS mengajukan rancangan lain di mana embargo minyak penuh, pembekuan aset dan larangan perjalanan untuk Kim Jong-un.

"Ini adalah tindakan terkuat yang pernah diterapkan untuk Korut," tegas Haley lagi.

Awalnya, Tiongkok dan Rusia -sekutu Korut- skeptis atas usulan AS ini. Kendati demikian, Tiongkok menyatakan dukungannya untuk resolusi tersebut.

"Tiongkok secara konsisten berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea untuk menuju perdamaian dan stabilitas dan penyelesaian masalah melalui dialog dan konsultasi," ucap Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Liu Jieyi, usai pemungutan suara.

Sejak 2006, DK PBB telah mengadopsi delapan resolusi yang mengatur sanksi terhadap Korut atas misil balistik dan program nuklirnya.

DK PBB bulan lalu juga sudah menerapkan sanksi baru atas dua peluru kendali jarak jauh Korut pada Juli. Resolusi 5 Agustus tersebut bertujuan memangkas pendapatan ekspor tahunan ketiga Pyongyang senilai USD3 miliar dengan melarang ekspor batu bara, besi, timah dan makanan laut.

  (WIL )