Krisis Rohingya, ASEAN Perlu Wacanakan Embargo Ekonomi ke Myanmar

| 02 September 2017 11:24
Warga etnis Rohingya berupaya menyelamatkan diri dari kekerasan di Rakhine (Foto: AFP).
Warga etnis Rohingya berupaya menyelamatkan diri dari kekerasan di Rakhine (Foto: AFP).
Metrotvnews.com, Jakarta: Krisis kekerasan kembali melanda etnsi Rohingya di Myanmar. ASEAN sebagi organisasi di mana Myanmar juga tergabung, perlu mengambil tindakan tegas.
 
Setidaknya, negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan memberikan sanksi terhadap Myanmar. Ini tak ubahnya ketika PBB memberikan sanksi kepada Korea Utara (Korut) yang melakukan pelanggaran atas resolusi PBB dengan serangkaian uji coba rudal dan nuklirnya.
 
"Pemerintah perlu untuk mewacanakan bersama-bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya melakukan embargo ekonomi terhadap pemerintah Myanmar untuk mengakhiri penderitaan etnis Rohingya".
 
Hal ini karena akar masalah atas etnis Rohingya adalah tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Bahkan ada kecenderungan pemerintah Myanmar melakukan ethnic cleansing dan genosida terhadap etnis Rohingya saat terjadinya konflik antar etnis atau konflik antar etnis Rohingya dengan otoritas Myanmar. 
 
Penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar sangat tidak proporsional dengan insiden yang terjadi. Ini berakibat pada banyaknya etnis Rohingya yang kehilangan nyawa dan juga banyaknya etnis Rohingya yang keluar dari Myanmar.
 
"Embargo ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara ASEAN diharapkan didukung oleh pemerintahan dunia dan merekapun pada akhirnya melakukan hal yang sama."
 
Embargo ekonomi akan berakhir saat pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya dari tidak mengakui menjadi mengakui etnis Rohingya sebagai warganya.
 
Bahwa ide embargo ekonomi memang akan berbenturan dengan larangan untuk melakukan intervensi urusan dalam negeri negara ASEAN sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN. Bahkan hal ini bertentangan dengan cara pembuatan keputusan yang didasarkan pada konsensus.
 
Tetapi sekali lagi melihat embargo ekonomi perlu dilakukan karena ASEAN tidak boleh membiarkan terjadinya kejahatan internasional yang dilakukan oleh suatu pemerintahan di lingkungan ASEAN.
 
Tindakan mengecam dan meminta untuk menghentikan kekerasan tidaklah memadai. Bahkan memberi bantuan kemanusian hanya merupakan tindakan untuk memadamkan kebakaran. Tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan secara tuntas apa yang dihadapi oleh etnis Rohingya.



Penulis adalah Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana.
 
(FJR )