Kominfo Bakal Panggil Penyelenggara OTT Bahas Pencegahan Konten Radikalisme

Riandanu Madi Utomo | 17 Juli 2017 20:36
Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. MTVN/DANU
Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. MTVN/DANU
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Komunimasi dan Informatika memblokir aplikasi pengirim Telegram. Alasannya adalah karena aplikasi itu sering digunakan oleh anggota grup radikalisme dan teroris untuk berkomunikasi.

Atas peristiwa tersebut, pemerintah juga akan memanggil berbagai penyedia layanan OTT untuk membahas maslaah konten radikal dan terorisme. Pihak yang akan dipanggil di antaranya adalah Facebook, Twitter, Google, dan penyelenggara layanan pengirim pesan lainnya.

"Minggu depan kita akan panggil mereka untuk membahas masalah ini. Kita berharap semuanya bisa bekerjasama agar bisa menanggulangi konten terorisme," ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers hari ini di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Pemerintah dalam hal ini Kominfo tidak akan menggunakan prosedur seperti negara lain yang meminta akses khusus (backdoor) ke dalam aplikasi sehingga bisa memantau penggunanya secara langsung. Semuel mengatakan pemerintah akan menggunakan pendekatan berupa kerjasama khusus, salah satunya adalah meminta penyelenggara untuk mengontrol konten yang ada di layanannya.

Hingga saat ini, versi web Telegram sudah tidak bisa diakses menggunakan berbagai ISP. Hanya saja, aplikasi mobile-nya masih bisa digunakan. Pihak Telegram juga dikatakan sudah mulai menjalin komunikasi dengan pemerintah, bahkan telah membentuk tim moderasi khusus untuk mengontrol konten di Indonesia. (MMI )