Tangkal Terorisme, Kemenkominfo Lakukan Kerja Sama dengan Telegram

Riandanu Madi Utomo | 17 Juli 2017 20:17
Kominfo menggelar konferensi pers terkait pemblokiran Telegram, Senin (17/7/2017). (MTVN/DANU)
Kominfo menggelar konferensi pers terkait pemblokiran Telegram, Senin (17/7/2017). (MTVN/DANU)
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kominfo mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan Telegram terkait pemblokiran aplikasi pengirim pesan tersebut.

Hal ini disampaikan langsung Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers hari ini di Jakarta, Senin (17/7/2017). Ia juga berharap Telegram bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi ancaman terorisme yang memanfaatkan aplikasi tersebut.

"Kita sudah menerima email dari Telegram. Baru pagi ini jam 9 kita balas," ujar Semuel.

Alasan pemerintah melakukan pemblokiran Telegram adalah karena aplikasi tersebut digunakan sebagai fasilitas yang mengarah pada aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme. Kominfo beserta BNPT mengaku sudah melakukan pemantauan cukup lama terhadap Telegram, dan mereka menemukan adanya berbagai konten yang mengancam keamanan negara.

Konten tersebut dikatakan beragam, mulai dari ujaran kebencian, pesan untuk menargetkan satu pihak atau orang, operasi perekrutan, hingga terdapat juga cara untuk melakukan tindak kejahatan seperti merakit bom dan lain-lain.

Pemerintah juga mengaku sudah lima kali menghubungi Telegram namun tidak digubris lantaran Telegram memiliki prosedur komunikasi yang berbeda. "Kami sudah menghubungi Telegram sebanyak lima kali melalui email namun mereka tidak merespon. Ternyata prosedur komunikasi yang digunakan berbeda," lanjut Semuel.

Semuel memaparkan, pemblokiran Telegram diharapkan bisa menjadi peringatan bagi penyelenggara OTT lainnya yang beroperasi di Indonesia agar bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam menangkal konten yang melanggar. Dalam waktu dekat pemerintah juga akan memanggil penyelenggara OTT lain seperti Facebook, Twitter, dan Google untuk membahas masalah ini.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi pengirim Telegram. Alasannya adalah karena aplikasi itu sering digunakan oleh anggota grup radikalisme dan teroris untuk berkomunikasi.

"Aplikasi Telegram dipakai oleh teroris jaringan radikalisme untuk berkomunikasi," ujar Noor Iza kepada Metrotvnews.com. Dia menjelaskan, tingkat penggunaan Telegram oleh grup radikal dan teroris dirasa cukup intens. Karena itu, Kominfo memutuskan untuk memblokir aplikasi pengirim pesan tersebut .

Noor menjelaskan, pemblokiran telah dilakukan mulai hari Jumat (14/7/2017) sebelum pukul 11.00 WIB. Lebih lanjut dia mengatakan, ke depan, tidak tertutup kemungkinan Kominfo akan memblokir aplikasi lain jika ditemukan adanya indikasi digunakan oleh grup teroris atau radikal. (MMI )