Wiranto Minta DPR Berikan Solusi jika Tolak Perppu Ormas

M Sholahadhin Azhar | 17 Juli 2017 15:10
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto - MTVN/M Sholahadhin Azhar
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto - MTVN/M Sholahadhin Azhar
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah menyerahkan salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (ormas), ke DPR. Pemerintah berharap legislatif sepakat.

"Kalau enggak sepakat kasih usul, gimana solusinya," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017.

Permintaah saat ini tengah berproses dalam memberlakukan regulasi tersebut. Perppu adalah peraturan dengan jangka waktu yang terbatas.

Untuk dijadikan undang-undang, Perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika tidak, otomatis Perppu batal atau dicabut. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf b UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang legislatif.

"DPR mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan atau tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk menjadi undang-undang," demikian seperti yang dikutip dari UU tersebut.

Atas dasar itu DPR yang nantinya menentukan melalui sidang paripurna, apakah akan setuju atau tidak, terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini. "Tunggu, ini kan proses. Iya dong ada prosesnya. Ini sepakat dulu," imbuh Wiranto.

Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya keputusan DPR mengenai Perppu ini ke fraksi partai politik di Dewan. "Nanti kita lihat. Nanti kita serahkan ke fraksi-fraksi yang bisa menelaah," kata Novanto

Dikonfirmasi soal fraksi yang menolak regulasi itu, Novanto mengaku belum tahu. Yang jelas partainya, Golkar, mendukung penuh keputusan pemerintah dalam mengatur ormas.

Sebab, sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus dijadikan pedoman semua pihak, termasuk ormas. Jadi wajar jika negara bersikap resisten dan menindak ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila.

"Tadi sudah dibahas sama bapak presiden, dan tentu kami sepanjang semuanya itu‎ bahwa ormas harus jangan bertentangan dengan Pancasila jadi ini yang kita harapkan," pungkas Novanto. (REN )