Pemerintah Harus Punya Strategi untuk Rangkul UMKM

Fetry Wuryasti | 03 Oktober 2016 03:19
UMKM.  ANTARA FOT/,Maulana Surya.
UMKM. ANTARA FOT/,Maulana Surya.
Metrotvnews.com, Jakarta: Periode I program pengampunan pajak telah usai. Memasuki periode II dan III, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sasaran dari program yang diharap bisa memperluas basis perpajakan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo berpendapat pemerintah harus menggunakan strategi berbeda dalam menerapkan pajak kepada UMKM, agar para pelaku usaha ini  tidak merasa terbebani.

"Menurut Schneider (2010), porsi informal economy kita (Indonesia) 18-20 persen dari product domestic bruto (PDB), artinya ada sekitar Rp 2000-2500 triliun . Tentu jumlahnya besar sekali dan selama ini upaya perpajakan UMKM belum maksimal. Kalau mau ajak mereka ikut pengampunan pajak, lakukan strategi yang berbeda. UKM pasti tidak mau kl didekati dari pajak, karena akan dianggap beban. Dengan demikian pendekatannya harus diubah," ujarnya saat dihubungi, Minggu (2/10/2016).

Menurutnya UKM seharusnya diintergrasikan ke ekonomi formal agar mendapat insentif, lalu setelah tumbuh, mereka dapat membayar pajak. Keberadaan UMKM yang terintegrasi ke ekonomi formal, akan menambah basis wajib pajak dan data pajak yang signifikan.

"Maka pemerintah harus mulai dengan insentif, apa yang bisa diberikan kepada mereka, sehingga trade offnya, pelaku UMKM nanti membayar pajak. Dengan diitergrasikan ke ekonomi formal mereka mendapat perlakuan yang sama, termasuk menikmati fasilitas yang sama dan juga bisa diawasi,"

Yustinys memperkirakan periode II dan III akan lebih menantang untuk membujuk UMKM dan mensosialisasikan pengampunan pajak kepada mereka.

"Banyak pelaku UKM mengeluh karena belum paham bahwa tax amnesty ini penting buat mereka. Ya karena jtu tadi, mereka merasa ini sebagai pungutan tambahan," pungkas dia. (SAW )