Donald Trump Hindari Bayar Pajak Selama 18 Tahun

| 03 Oktober 2016 02:17
Capres AS dari Partai Republik Donald Trump. (FOTO: AFP/ MANDEL NGAN)
Capres AS dari Partai Republik Donald Trump. (FOTO: AFP/ MANDEL NGAN)
Metrotvnews.com, New York: Surat kabar New York Times membeberkan laporan pajak calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengalami kerugian USD916 juta pada pajak penghasilannya di tahun 1995.

Sehingga menurut berita tersebut, Trump secara hukum diperbolehkan untuk tidak membayar pajak selama beberapa dekade

Isu sensitif tersebut menjadi penting karena Trump menolak untuk mengeluarkan catatan pajaknya dan sebagai seorang capres AS hal tersebut tidak lazim dilakukan kerena untuk kepentingan transparansi.

Sebelumnya, Trump tidak pernah mengungkapkan laporan pajak yang memberikan manfaat luar biasa, dan berasal dari kebangkrutan keuangan yang ditinggalkan sang miliader di awal tahun 1990-an akibat kesalahan manajemen dari tiga bisnis kasino, Atlantic City, bisnis penerbangan yang gagal dan pembelian tidak tepat Plaza Hotel di Manhattan.

Sementara itu pajak penghasilan Trump di tahun-tahun setelahnya tidak diketahui.

"Kerugian USD916 juta tahun 1995 akan cukup besar untuk menghapus lebih dari USD50 juta setahun pajak pendapatan selama 18 tahun," tulis laporan tersebut seperti dikutip AFP, Senin (3/10/2016).

Meskipun begitu, tim kampanye Trump mengeluarkan pernyataan yang sama sekali tidak membahas kerugian tersebut.

"Trump adalah seorang pengusaha yang sangat terampil yang memiliki tanggung jawab untuk bisnisnya, keluarganya dan karyawannya untuk membayar pajak tidak lebih dari yang dibutuhkan secara hukum," ujar pernyataan tim kampanye Trump.

Pernyataan tersebut juga mengatakan Trump telah membayar ratusan juta dolar untuk pajak properti, pajak penjualan dan cukai, pajak realestate, pajak kota, pajak negara, pajak karyawan dan juga pajak federal.

Tim kampanye Trump juga menuding laporan yang dikeluarkan oleh NYT merupakan bagian dari perpanjangan tangan Clinton yang berusaha merusak citra capres asal partai Republik tersebut. (SCI )